Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 yang merupakan perangkat daerah yang terdiri dari:

  1. Camat
  2. Sekretaris Kecamatan yang terbagi lagi menjadi 3 Sub Bagian :
    a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan
    c. Kepala Sub Bagian Umum
  3. Kepala Seksi Pemerintahan
  4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
  7. Kepala Seksi Pelayanan umum

TUGAS DAN FUNGSI

(1)         Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  2. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  4. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  5. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  6. fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
  7. pelaksanaan inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;
  8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  9. pengelolaan anggaran dan retribusi;
  10. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  11. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  12. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  13. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  14. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  15. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  16. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  17. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  18. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  19. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  20. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

  • Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Penyusunan Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum;

 

Subbagian Penyusunan Program

(1)         Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
  4. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  6. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
  7. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  8. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
  9. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

 

Subbagian Keuangan

(1)         Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  2. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
  3. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
  4. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
  5. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
  6. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
  7. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
  8. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

 

Subbagian Umum

(1)         Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaanadministrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  2. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  3. pelaksanan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  4. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
  5. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  6. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pemerintahan

(1)         Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  2. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  4. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
  5. penyusunan monografi Kecamatan;
  6. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
  7. pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan perangkat kelurahan;
  8. pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan;
  9. pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  10. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  11. fasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga;
  12. fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
  13. pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
  14. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemerintahan;
  15. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

(1)         Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
  2. pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  3. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  6. fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  7. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
  8. pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
  9. pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
  10. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian;
  11. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;
  12. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
  13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat

(1)         Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kecamatan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
  2. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;
  3. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
  4. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
  5. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
  6. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
  7. pengkoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
  8. pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
  9. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
  10. pengkoordinasian pemberian bantuan sosial, pembinaan olah raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
  11. pengkoordinasian pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
  12. pendataan masalah kesejahteraan sosial;
  13. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  14. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(1)         Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
  2. pelaksanaan uapaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
  3. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  4. penyusunan profil kecamatan;
  5. pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  6. fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
  7. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
  8. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
  9. pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah;
  10. pengkoordinasian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
  11. fasilitasi pembangunan partisipatif;
  12. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
  13. pengkoordinasian pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
  14. pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
  15. pelaksanaan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
  16. pengkoordinasian kegiatan satuan tugas jabatan fungsional;
  17. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan masyarakat;
  18. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

 

Seksi Pelayanan Umum

(1)         Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kecamatan.

(2)         Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

  1. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
  2. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
  3. pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  4. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  5. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  6. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  7. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan     prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  8. pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemrosesan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
  9. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
  10. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
  11. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  12. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan umum;
  13. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.